Sejarah Berdirinya LSP Unair

Berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga (Unair) berawal dari arena MUNAS IV dan RAKORNAS Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM) yang dilaksanakan di Makassar tanggal 4 – 6 Desember 2014. Kegiatan ini diikuti sekitar seribu orang pimpinan perguruan tinggi komputer,  dosen dan peneliti bidang teknologi informasi, serta pelaku industri teknologi informasi dan komunikasi dari seluruh Indonesia. Pada acara tersebut hadir peserta dari Unair,  Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si., dosen Fakultas Sains dan Teknologi  (FST) yang kemudian menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Vokasi Unair (periode 2015-2020), serta dua orang dosen pengajar Ilmu Komputer dari FST, yaitu Drs. Kartono, M.Kom., dan Drs. Eto Wuryanto, DEA. Disela-sela acara itu Prof. Retna dipanggil untuk menemui Prof. Eko Indrajit. Perlu diketahui bahwa Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA, adalah Ketua APTIKOM Pusat selama dua periode 2006-2010, dan 2010-2014, serta Ketua Komite Sertifikasi Sektoral Bidang Telematika Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Prof. Retna bersama dengan Pak Kartono dan Pak Eto menghadap Prof Eko Indrajit. Beliau memberikan arahan tentang pentingnya LSP dalam rangka kesiapan Indonesia menyongsong mobilitas tenaga kerja seiring dengan diberlakunnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Sertifikasi kompetensi adalah salah satu filter untuk menyaring masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, artinya hanya tenaga kerja asing bersertifikat kompetensi yang diakui BNSP yang boleh masuk dan bekerja di wilayah territorial Indonesia. Sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri juga harus dibekali sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP. Konsekuensinya calon tenaga kerja Indonesia, termasuk lulusan perguruan tinggi yang akan bekerja di Indonesia sendiri juga harus memegang sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaaannya. Prof. Indrajit menyarankan agar Unair memiliki LSP, beliau sanggup membantu untuk itu.

Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, Prof Eko Indrajid diundang oleh Prof. Retna ke Fakultas Vokasi Unair untuk memberikan penjelasan langkah detail tentang pendirian LSP sekaligus memberikan gambaran tentang LSP dan  BNSP kepada Dekan Fakultas Vokasi, Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA., dan para pimpinan Fakultas Vokasi yang lain. Dari pertemuan tersebut disimpulkan Unair harus membentuk tim untuk mengikuti semacam penataran pembuatan dokumen pendirian LSP. Selanjutnya dibentuklah Tim yang diketuai oleh Pak Kartono yang terdiri dari hampir semua dosen Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI), karena asumsinya LSP ini kelak adalah untuk Prodi SI.

Awal tahun 2015 Tim informal ini mengikuti penataran pembuatan dokumen LSP bersama Tim Universitas lain di wilayah Jatim. Saat itu Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si., selaku Direktur Pendidikan Unair, diundang oleh Prof. Retna. Pada acara itulah Prof Nyoman menunjuk Pak Kartono sebagai ketua Tim Penyusunan Dokumen untuk mendirikan LSP yang selanjutnya ditarik menjadi Tim Universitas. Pada awalnya tim ini dibuat informal, belum dibekali SK, surat tugas  atau surat resmi apapun.

Dokumen LSP dikerjakan bersama oleh semua dosen SI tanpa kecuali, karena dokumennya sangat banyak, sekitar 350 halaman. Kerja maraton dilakukan, sampai ada yang sambil “delosoran” di karpet karena lelah bekerja di meja kerja. Panitia juga telah merampungkan penyusunan Visi LSP Unair, yaitu menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat     nasional dan internasional, pada bidang teknologi, humaniora dan seni berdasarkan  moral agama. Misi yang diemban LSP Unair adalah menyelenggarakan sertifikasi profesi yang berkualitas, untuk menghasilkan SDM yang kompeten, yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, serta mengedepankan kemandirian dalam pelaksanaan sertifikasi melalui pengembangan kelembagaan manajemen modern yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional. Tujuan dibentuknya LSP Unair adalah menyelenggarakan sertifikasi profesi bagi mahasiswa secara professional; mengembangkan skema sertifikasi profesi bidang teknologi, humaniora dan seni sesuai dengan kurikulum di UNAIR, standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah, serta memperhatikan kebutuhan okupasi nasional dan internasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat meninggalkan kualitas dan motivasi sumber daya manusia, serta menumbuhkan budaya inovasi.

Pertengahan tahun 2015 Panitia Unair memprakarsai verifikasi awal dokumen LSP oleh Tim BNSP dan diikuti oleh calon LSP lain se Indonesia. Hadir saat itu calon LSP Universitas Indonesia, beberapa Universitas dari Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur sendiri. Pada acara ini Pak Kartono mendapat informasi dari BNSP bahwa tahun 2015 itu ada program dari presiden tentang percepatan pendirian LSP untuk antisipasi ASEAN Free Trade Area (AFTA). Namun, tinggal ada jatah dua LSP saja, satu sudah diberikan kepadaLSP Informatika (suatu LSP Pihak Ketiga, LSP P3) yang didirikan oleh Aptikom, sehingga tinggal satu, yang kemudian dinegosiasikan oleh Pak Kartono untuk diberikan ke Unair. BNSP sangat mengapresiasi Unair yang telah membuat prakarsa mengundang LSP se Indonesia untuk verifikasi dokumen. Para peserta tidak dikenakan biaya apapun untuk mengikuti acara tersebut, semua biaya untuk BNSP ditanggung oleh Unair melalui Direktorat Pendidikan. Pak Kartono sebagai Ketua Tim Unair meminta kuota yang tinggal satu tersebut untuk Unair, dan disanggupi. Merasa mendapatkan dukungan dan harapan yang sangat besar untuk berdirinya LSP Unair, baik dari pimpinan Unair maupun BNSP, maka Tim bekerja lebih keras melakukan perbaikan dokumen berdasarkan masukan pada verifikasi awal oleh BNSP.

Tanggal 25 Nopember 2015 diterbitkanlah Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 2063/UN3/2015 tentang Panitia Pembentukan LSP UA, dengan susunan Pelindung: Rektor Universitas Airlangga,  Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA., Pengarah, terdiri atas  Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (Prof., Win Darmanto,  M.Si. , Med Sci. Ph.D., Dekan Fakultas Vokasi (Prof. Dr. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA.), dan Direktur Pendidikan Universitas Airlangga (Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.). Panitia ini diketuai oleh Ir. Dyah Herawatie, M/Si., dengan Wakil Ketua Badrus Zaman, S.Kom., M.Cs, Kesekretariatan: Endah Purwati, S.Kom., M.Kom. Tim Perumus terdiri atas delapan orang, yaitu Drs. Kartono, M.Kom., Drs. Eto Wuryanto, DEA., Ira Puspitasari, Ph.D., Eva Hariyanti, S.Si., M.T., Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T., Rachman Sinatrya Mardjianto, S.Eng., M.Sc., Army Yustitia, S.Kom., M.Kom., dan Taufik, S.T., S.Kom. Sie Acaraditangani oleh Nasa Zata Dina, S.Kom., M.Kom., M.Sc., Konsumsi dan Akomodasi oleh dua tenaga handal dari Pprogram Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Hesti Ningrum, S.E. dan Nurul Surtika Sari, A.Md. Sedangkan Sie Perlengkapan oleh Teguh Suryo Santoso, S.Kom.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah tersusun, maka keluarlah Keputusan Rektor Unair No 2066/UN3/2015 tgl 25 Nopember 2015 tentang Pembentukan LSP Unair. Pada Keputussan Rektor tersebut dicantumkan tiga Tugas LSP Unair yaitu memfasilitasi pengelolaan sertifikasi profesi di lingkungan Universitas Airlangga, memfasilitasi sertifikasi profesi dari kalangan sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga pada lembaga sertifikasi profesi terindeks dan bereputasi nasional dan internasional, dan tugas lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas-tugas diatas. Drs. Kartono, M.Kom ditunjuk menjadi Ketua LSP Unair yang pertama.

Verifikasi final dilaksanakan di kantor BNSP Jakarta, Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan. Semua dokumen yang telah diperbaiki harus dibawa, Pak Kartono (sendirian) membawa tumpukan dokumen tersebut ke BNSP. Sebelum ke BNSP, Pak Kartono sempat meminta surat dukungan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfokom) untuk pendirian LSP Unair, dibantu Prof. Dr. Henry Subiakto, Drs., SH., MA (dosen FISIP Unair yang menjadi Staf Ahli Meninfokom). Di BNSP, ternyata masih ada lagi yang harus diperbaiki. Perbaikan langsung dikerjakan oleh Pak Kartono di ruang BNSP untuk menghemat waktu. Setelah dua kali koreksi dan dua kali perbaikan oleh Tim BNSP barulah dokumen pangajuan LSP Unair dinyatakan selesai dan diperoleh surat keterangan dari BNSP yang menyatakan bahwa perbaikan final sudah selesai.

Menjelang akhir 2015 Unair mendapat kunjungan dari BNSP untuk melakukan Witness ke LSP Unair, yaitu memeriksa kesesuaian dokumen dengan segala fasilitas yang terkait dengan LSP Unair sebagaimana disebutkan dalam dokumen, termasuk fasilitas uji kompetensi. Ada beberapa temuan major dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga sebelum Verifikator BNSP kembali ke Jakarta. Hasilnya, tanggal 26 Januari 2019 sertifikat lisensi LSP Unair diperoleh. Perlu diketahui bahwa Lisensi adalah pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. LSP Unair mendapatkan lisensi dengan nomor Sertifikat Lisensi BNSP-LSP-346-ID.

Setelah Sertifikat Lisensi BNSP diterima, maka dilakukan penyusunan strategi dalam untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut menggunakan strategi peningkatan relevansi kompetensi dengan perkembangan iptek dan  kebutuhan masyarakat  melalui sertifikasi profesi pada semua jenjang  dan ruang lingkup keunggulan Unair, peningkatan Atmosfir Akademik melalui pengembangan aktivitas sertifikasi kompetensi berbasis keunggulan dan kearifan lokal Unair, pengembangan sistem manajemen internal melalui sistem penjaminan mutu dan terlisensi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas sertifikasi profesi melalui peningkatan kinerja input, proses, dan output untuk menghasilkan outcome dan impaknya bagi kemajuan bangsa. (Imf/6/11).

Rujukan:

Proses pembentukan LSP mengikuti alur berikut ini:

SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI
UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18 :

  • Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihankerja pemerintah, lembaga pelatihan kerjaswasta, atau pelatihan ditempat kerja.
  • Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
  • Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen.

 

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
https://www.bnsp.go.id/

  • UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: BNSP adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden.
  • PP No. 23/2004 tentang BNSP.
    • BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasikompetensi kerja.
    • Organisasi dan personalianya, terdiri dari Ketua, WakilKetua, dan anggota (unsur masyarakat dan unsur Pemerintah).
    • Personalia BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja.

 

Peraturan Presiden RI No.08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

PASAL 1. Yang dimaksud dengan:

  • Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dam atau Standar Khusus.
  • Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh LSP terakreditisasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai SKKNI.
  • Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat

 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

  • Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  • Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memenuhi syarat yang mencakup aspek kelembagaan, aspek teknis dan aspek kesisteman.

 

Manafaat sertifikasi kompetensi

NoPemangku KepentinganManfaat
1.Industri• Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
• Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
• Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.
2.Tenaga Kerja• Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
• Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
• Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
• Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
• Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja
3.Lemdiklat• Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
• Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
• Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
• Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.